Medan — Di saat Pemerintah Kota Medan masih pontang-panting mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ribuan kepala lingkungan (kepling) masih menunggu hak mereka yang belum juga dibayarkan, publik justru disuguhi pemandangan yang kontras. Sejumlah pejabat elite Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dikabarkan menikmati perjalanan ke Pulau Bali selama sepekan.
Kabar itu langsung memantik gelombang pertanyaan. Bagaimana tidak? Di tengah pekerjaan rumah yang belum tuntas, ketika potensi penerimaan daerah miliaran rupiah masih tercecer dan belum berhasil ditarik ke kas daerah, para pejabat yang seharusnya berada di garda terdepan mengamankan pendapatan justru terlihat meninggalkan medan tugas.
Ironisnya, keberangkatan tersebut terjadi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya potensi PAD sebesar Rp10,35 miliar yang belum masuk ke kas daerah.
Angka yang tidak kecil. Angka yang seharusnya bisa membantu pembangunan, pelayanan publik, hingga menopang kebutuhan masyarakat.
Temuan itu mencakup kekurangan penerimaan dari sektor pajak reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta berbagai denda yang belum tertagih. Namun saat miliaran rupiah itu masih menjadi pekerjaan rumah, sejumlah petinggi Bapenda justru dikabarkan bertolak ke Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang diperoleh, rombongan berangkat melalui Bandara Internasional Kualanamu pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam rombongan tersebut disebut terdapat Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian beserta istri, bersama sejumlah kepala bidang dan pasangan masing-masing.
Yang membuat publik semakin bertanya-tanya, perjalanan tersebut disebut sebagai bentuk reward dari Bank Sumut. Namun hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai dasar pemberian penghargaan tersebut. Reward atas capaian apa? Dengan indikator apa? Menggunakan anggaran siapa? Dan mengapa dilakukan ketika berbagai persoalan penerimaan daerah masih menjadi sorotan?
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin liar berkembang di tengah minimnya penjelasan resmi.
Di sisi lain, ribuan kepala lingkungan masih menunggu pembayaran upah pungut yang nilainya mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Dana itu belum dicairkan dengan alasan target makro penerimaan daerah belum tercapai. Situasi inilah yang membuat publik melihat ironi yang begitu mencolok.
Di bawah, hak ribuan kepling
masih menggantung.
Di atas, para pejabat justru dikabarkan terbang menikmati suasana Bali.
Kontras itulah yang kini memantik kemarahan dan kekecewaan sebagian masyarakat.
“Apakah ini waktu yang tepat untuk berlibur?” menjadi pertanyaan yang berulang kali muncul dari berbagai kalangan.
Ketika dikonfirmasi ke Kantor Bapenda Kota Medan, petugas menyebut para pejabat tersebut sedang menjalani cuti. Aktivitas kantor sementara dipegang oleh sekretaris sebagai pelaksana harian. Namun jawaban itu belum mampu meredam tanda tanya publik. Sebab persoalan yang dipersoalkan masyarakat bukan semata soal hak cuti.
Melainkan soal kepekaan.
Soal empati.
Soal kemampuan membaca situasi ketika institusi sedang menjadi sorotan.
Publik tentu memahami bahwa setiap aparatur memiliki hak untuk beristirahat. Namun ketika perjalanan itu dilakukan secara beramai-ramai oleh sejumlah pejabat strategis di tengah target PAD yang belum tercapai, potensi penerimaan miliaran rupiah yang belum tertagih, serta hak ribuan kepling yang masih tertahan, maka wajar jika muncul persepsi negatif yang sulit dihindari.
Kini bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Medan, Bapenda, dan Bank Sumut.
Masyarakat menunggu jawaban.
Apakah perjalanan itu murni cuti pribadi?
Apakah benar merupakan reward?
Jika iya, reward atas capaian yang mana?
Siapa yang membiayai?
Dan yang paling penting, apakah perjalanan tersebut mencerminkan rasa kepekaan terhadap kondisi yang sedang dihadapi daerah?
Sampai pertanyaan-pertanyaan itu terjawab secara terbuka, sorotan publik dipastikan belum akan mereda.
Sebab di tengah perjuangan mengejar setiap rupiah pendapatan daerah, pemandangan para pejabat terbang ke Bali bukanlah gambar yang mudah diterima begitu saja oleh masyarakat.
