TAKENGON — Di balik langkah kecil anak-anak menuju sekolah, ada beban sunyi yang dipikul orang tua. Harapan akan pendidikan gratis yang dijanjikan negara, perlahan terasa menjauh ketika iuran demi iuran terus diminta—dibungkus rapi dengan nama “komite” dan “kontribusi”.
Di Aceh Tengah, keluhan itu kini pecah ke permukaan. Sejumlah wali murid mengaku tak lagi punya pilihan selain membayar iuran rutin yang nilainya sudah ditentukan. Bukan sekali, tapi setiap bulan.
“Kalau tak bayar, kami takut anak kami diperlakukan berbeda,” lirih seorang orang tua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, menyebut kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi—melainkan luka dalam dunia pendidikan.
“Pendidikan itu hak, bukan beban. Dana BOS sudah ada untuk menopang kebutuhan sekolah. Kalau masih ada iuran wajib dengan nominal tertentu, itu bukan sumbangan… itu pungli,” tegasnya.
Di SMK Negeri 1 Takengon, iuran sekitar Rp100 ribu per bulan disebut menjadi kewajiban. Jika dikalikan ratusan hingga ribuan siswa, uang yang terkumpul bukan lagi kecil—mencapai ratusan juta setiap bulan.
Namun bagi orang tua, angka itu bukan sekadar hitungan. Itu adalah beras yang harus dihemat, kebutuhan rumah yang ditunda, bahkan utang yang terpaksa diambil demi satu tujuan: agar anak tetap bisa sekolah tanpa rasa malu.
“Kadang kami harus memilih… bayar iuran atau kebutuhan dapur,” ungkap seorang wali murid dengan suara tertahan.
Mengacu pada aturan pemerintah, komite sekolah dilarang melakukan pungutan. Yang diperbolehkan hanyalah sumbangan sukarela—tanpa paksaan, tanpa angka yang ditentukan.
“Begitu ada angka, di situ hilang keikhlasan. Yang ada hanya tekanan,” kata Sutan.
Ia pun meminta negara hadir, tidak sekadar melihat.
“Jangan biarkan pendidikan jadi tempat orang kecil merasa terhimpit. Jika benar ini terjadi, kepala sekolah harus dicopot dan diproses. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Ironisnya, hingga kini pihak sekolah belum memberi penjelasan. Diamnya pihak terkait justru menambah panjang kegelisahan orang tua.
Di ruang-ruang kelas, anak-anak mungkin tetap belajar seperti biasa. Tapi di rumah, orang tua mereka diam-diam berjuang—menahan beban, menyimpan cemas, dan berharap… pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar, bukan sumber luka baru.
Kini publik menunggu:
apakah negara akan mendengar suara lirih ini, atau membiarkannya tenggelam di balik nama “komite”?
