Medan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan bagi siswa justru diduga berubah menjadi ladang permainan oknum. Dugaan penipuan, penggelapan, hingga rekayasa data dalam pendirian dapur MBG di Jalan Raya Menteng, Gang Benteng, kini mencuat ke permukaan dan memantik kemarahan publik.
Kasus ini memasuki babak serius setelah korban, Hj. Srijati Pohan, memastikan akan melaporkan pihak yang mengatasnamakan Yayasan Prabu Foundation ke Polda Sumatera Utara.
“Saya tidak akan diam. Saya merasa ditipu dan dirugikan. Ini akan saya bawa ke ranah hukum,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nama Asep dan Ita muncul sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik yayasan. Namun hingga kini, legalitasnya masih gelap. Tidak ada kejelasan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, membuka dugaan kuat adanya rekayasa dan manipulasi dalam proses pendirian dapur MBG tersebut.
Alih-alih memberikan jawaban terang, Asep justru memilih menghindar. Konfirmasi yang dilayangkan hanya dibalas dengan kiriman pemberitaan sepihak yang belum jelas validitasnya—sebuah respons yang dinilai tidak menjawab substansi, bahkan terkesan menutup-nutupi.
Sementara itu, Ita berlindung di balik kuasa hukum.
“Semua sudah saya serahkan ke pengacara saya,” ujarnya singkat.
Kuasa hukum pun menanggapi dengan nada menantang:
“Silakan buktikan jika merasa dirugikan. Kami siap menghadapi.”
Namun pernyataan tersebut tak menjawab satu hal penting: ke mana aliran dana program MBG yang seharusnya berjalan?
Hasil penelusuran tim investigasi justru mengungkap dampak yang lebih memprihatinkan. SMP Negeri 23 Medan disebut ikut menjadi korban. Program MBG yang seharusnya dinikmati siswa justru tersendat, bahkan terancam tidak berjalan akibat polemik ini.
Ini bukan sekadar konflik biasa. Ini menyangkut hak dasar siswa.
Jika anggaran sudah disalurkan namun program tidak berjalan, maka publik berhak bertanya: siapa yang bermain? ke mana uang itu mengalir? dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Desakan keras kini mengarah ke Kapolda Sumatera Utara untuk segera turun tangan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dinilai mendesak, guna membongkar dugaan praktik kotor di balik program pemerintah tersebut.
Kasus ini berpotensi menjadi skandal besar jika tidak segera diungkap. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan dan hak gizi anak-anak.
Jika benar ada penyimpangan, maka ini bukan sekadar kejahatan hukum—ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat.
Ind
