JAKARTA – Ada yang lebih menyedihkan daripada kemiskinan, yakni ketika seorang anak harus mengubur cita-citanya karena tidak mampu bersekolah. Ada yang lebih menyakitkan daripada melihat bangunan megah berdiri, yakni menyaksikan masa depan ratusan ribu anak bangsa terancam akibat keterbatasan ekonomi dan lemahnya perhatian terhadap pendidikan.
Kabar mengenai 508.000 anak yang disebut tidak bersekolah di Provinsi Jawa Barat kini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai angka statistik belaka. Di balik angka tersebut ada anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar, orang tua yang dihantui ketidakberdayaan, serta cita-cita generasi muda yang terancam kandas sebelum sempat diperjuangkan.
Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat suara keras. Ia meminta Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, segera turun tangan dan memerintahkan jajaran pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap persoalan anak tidak sekolah di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan biarkan 508.000 anak tidak sekolah di Jawa Barat! Presiden harus melihat persoalan ini sebagai keadaan yang sangat serius. Jangan sampai anak-anak Indonesia kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan, ketidakmampuan membeli seragam, atau tidak adanya perhatian pemerintah. Negara tidak boleh kalah menghadapi persoalan pendidikan rakyatnya sendiri,” tegas Prof. Sutan.
Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri di kantornya, Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, 19 November 2026, melalui sambungan telepon seluler.
Menurut Prof. Sutan, informasi mengenai 508.000 anak tidak bersekolah yang diterimanya melalui rekam jejak digital dan aduan masyarakat harus segera diverifikasi secara serius oleh pemerintah. Jangan sampai jumlah tersebut terus bertambah karena persoalan yang sebenarnya bisa dicegah justru dibiarkan tanpa penanganan.
ANGGARAN UNTUK GAPURA, TAPI ANAK-ANAK KEHILANGAN SEKOLAH?
Dengan nada kritis, Prof. Sutan mempertanyakan arah kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah di Jawa Barat.
Ia menyoroti penggunaan anggaran untuk pembangunan ornamen dan gapura bambu yang dinilainya perlu dievaluasi apabila tidak memberikan manfaat mendesak bagi masyarakat.
Baginya, tidak pantas apabila pemerintah terlalu sibuk memperindah tampilan wilayah, sementara persoalan pendidikan dan kesulitan ekonomi masyarakat belum terselesaikan.
“Untuk apa gapura dihias indah, kalau masih ada anak-anak yang menangis karena tidak mampu membeli seragam sekolah? Untuk apa pembangunan yang hanya terlihat megah di mata, apabila masa depan generasi bangsa justru terabaikan? Pemerintah harus berani mengevaluasi prioritas anggarannya. Dahulukan kepentingan rakyat, terutama pendidikan anak-anak,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran daerah merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Setiap kebijakan belanja pemerintah semestinya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
JANGAN ADA ANAK MISKIN YANG DIPAKSA MENINGGALKAN BANGKU SEKOLAH
Prof. Sutan juga menyoroti dugaan adanya oknum di lingkungan sekolah negeri yang meminta atau memaksa siswa maupun orang tua membayar uang seragam sehingga menjadi beban bagi keluarga kurang mampu.
Ia meminta pemerintah daerah dan instansi pendidikan melakukan pengawasan ketat serta menindak setiap pelanggaran yang terbukti terjadi sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencerdaskan anak bangsa justru menjadi tempat munculnya beban dan tekanan bagi orang tua miskin. Jika ditemukan kepala sekolah atau pihak lain yang terbukti melakukan pungutan melanggar aturan dan merugikan siswa, harus ditindak tegas. Jangan biarkan anak-anak menjadi korban,” tegasnya.
Ia juga mengajak para orang tua untuk berani menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, dengan tetap mengedepankan bukti dan mekanisme pengaduan resmi.
PRESIDEN HARUS TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN PERSOALAN INI MENJADI WARISAN BURUK
Menurut Prof. Sutan, Presiden Prabowo perlu memerintahkan kementerian terkait bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang tidak bersekolah.
Pemerintah harus mengungkap secara terbuka apa penyebabnya. Apakah karena kemiskinan, biaya transportasi, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, persoalan administrasi, keterbatasan daya tampung sekolah, atau faktor lainnya.
Solusinya juga tidak boleh berhenti pada pendataan dan rapat koordinasi. Harus ada tindakan nyata, mulai dari bantuan perlengkapan sekolah, seragam, akses pendidikan, hingga program pendampingan bagi keluarga kurang mampu.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 31 UUD 1945 telah menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah dalam mengusahakan serta menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan rakyat memperoleh pendidikan. Jangan biarkan anak-anak dari keluarga miskin merasa bahwa sekolah hanya milik mereka yang punya uang. Anak seorang buruh, nelayan, petani, dan masyarakat kecil memiliki hak yang sama untuk meraih cita-cita,” ungkapnya.
PENDIDIKAN ADALAH CAHAYA, JANGAN BIARKAN GENERASI BANGSA HIDUP DALAM KEGELAPAN
Prof. Sutan menegaskan, ilmu pengetahuan merupakan cahaya kehidupan yang tidak boleh dipadamkan oleh kemiskinan maupun kelalaian kebijakan.
Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah adalah calon pemimpin, ilmuwan, dokter, guru, penegak hukum, dan penerus bangsa yang kelak menentukan kuat atau lemahnya Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat untuk bergotong royong membantu anak-anak yang terancam putus sekolah, sekaligus mendorong pemerintah agar tidak melepaskan tanggung jawabnya.
“Jangan sampai suatu hari nanti kita menyesal karena membiarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya akibat persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan hari ini. Anak-anak tidak pernah meminta dilahirkan dalam keluarga miskin. Tetapi mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan kembali meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut dan memastikan pemerintah daerah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Indonesia tidak akan menjadi negara kuat hanya dengan bangunan indah, jalan megah, dan hiasan yang terlihat dari luar. Indonesia akan menjadi negara besar apabila anak-anaknya cerdas, berpendidikan, dan memiliki kesempatan meraih masa depan. Selamatkan anak-anak kita. Jangan biarkan kemiskinan merampas masa depan generasi bangsa!”
JANGAN BIARKAN 508.000 ANAK KEHILANGAN HAK PENDIDIKANNYA. MASA DEPAN INDONESIA TIDAK BOLEH DIKORBANKAN!
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates.
Ind













