SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN – Ada apa dengan gelanggang sabung ayam di Desa Bulo Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)? Dugaan praktik perjudian yang disebut-sebut telah berlangsung lebih dari satu tahun dan ramai dikunjungi setiap akhir pekan kini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa aktivitas yang dilaporkan berlangsung secara terbuka itu belum mendapatkan kejelasan penanganan hukum?
Persoalan ini mendapat perhatian serius Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia mengecam keras dugaan praktik perjudian sabung ayam tersebut dan secara terbuka mendesak Kapolda Sulawesi Selatan serta Kapolres Sidenreng Rappang segera mengambil langkah nyata.
Bagi Prof. Sutan Nasomal, apabila informasi tersebut benar, persoalannya bukan sekadar aktivitas perjudian, melainkan juga menyangkut wibawa hukum, ketertiban masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah ada tempat tertentu yang dapat menjalankan aktivitas perjudian secara leluasa tanpa tersentuh hukum. Negara memiliki aparat penegak hukum. Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
RATUSAN PENGUNJUNG, PULUHAN AYAM, DAN DUGAAN TARUHAN DI GELANGGANG
Berdasarkan laporan awak media yang melakukan penelusuran pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 15.40 WITA, ditemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik sabung ayam di Desa Bulo Wattang.
Dalam laporan tersebut, kawasan sekitar lokasi disebut dipadati ratusan kendaraan roda dua dan roda empat. Puluhan ayam diduga telah dipersiapkan untuk diadu, sementara aktivitas taruhan uang disebut berlangsung di sekitar gelanggang.
Jumlah pengunjung diperkirakan mencapai sekitar 500 orang setiap akhir pekan. Kegiatan itu disebut berlangsung sejak siang hingga malam hari, setiap Sabtu dan Minggu.
Jika informasi tersebut terbukti, tentu bukan persoalan kecil yang dapat dipandang sebelah mata.
Tim media juga berupaya menemui seseorang berinisial S yang menurut keterangan masyarakat diduga mengetahui atau mengelola kegiatan tersebut. Namun, yang bersangkutan belum berhasil ditemui.
JANJI PENGGEREBEKAN, TETAPI HASILNYA MASIH DIPERTANYAKAN
Sorotan semakin menguat ketika awak media mendatangi Kantor Polsek Panca Rijang untuk meminta konfirmasi mengenai dugaan aktivitas perjudian tersebut.
Menurut keterangan awak media, Kapolsek Panca Rijang menyampaikan bahwa dirinya baru sekitar dua bulan bertugas di wilayah tersebut. Ia juga meminta agar pemberitaan ditunda dengan alasan pihak kepolisian sedang mempersiapkan operasi penindakan.
“Jangan diberitakan dulu, karena kita mau gerebek. Kita sudah siapkan senjata dan senter, malam ini kita berangkat. Kalau Bapak mau ikut, boleh. Kita ini mitra, jangan beritakan dulu karena nanti bocor,” demikian pernyataan Kapolsek sebagaimana disampaikan awak media.
Sekitar pukul 19.30 WITA, tim media mengaku melihat sejumlah personel memasukkan senjata laras panjang dan perlengkapan operasi ke kendaraan dinas.
Namun, hingga Minggu, 15 November 2026, pukul 14.36 WITA, awak media mengaku belum memperoleh informasi maupun keterangan resmi mengenai apakah penggerebekan tersebut benar-benar terlaksana dan bagaimana hasilnya.
Pertanyaan publik pun muncul: apakah operasi yang disebut telah dipersiapkan itu benar-benar dilaksanakan? Jika dilaksanakan, bagaimana hasilnya? Jika tidak, apa kendalanya?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak kepolisian agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
PESAN WHATSAPP KAPOLSEK MENJADI SOROTAN, KEMITRAAN PERS DIPERTANYAKAN
Persoalan tidak berhenti pada dugaan perjudian dan rencana penggerebekan.
Awak media juga mengaku menerima pesan WhatsApp yang disebut berasal dari Kapolsek Panca Rijang.
Pesan tersebut berbunyi:
“Kalau mau ki’ jadi mitra, jangan selalu dengan desa saya. Saya tidak suka.”
Pesan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers dijalankan.
Pers bukan alat untuk menyenangkan pejabat, bukan pula corong untuk menutupi persoalan. Pers memiliki tugas mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
Kemitraan antara kepolisian dan media semestinya dibangun atas dasar keterbukaan, profesionalitas, dan saling menghormati, bukan dengan membatasi ruang pemberitaan.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan tidak boleh dihambat oleh tekanan maupun kepentingan pribadi.
PROF. SUTAN NASOMAL: JANGAN BIARKAN HUKUM HANYA MENJADI SLOGAN!
Menanggapi laporan tersebut, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyatakan bahwa perjudian merupakan persoalan serius yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, apabila sabung ayam terbukti disertai taruhan uang, aparat wajib melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
“Apa gunanya hukum apabila dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat tidak segera mendapatkan kejelasan? Jangan biarkan persoalan seperti ini berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa aparat akan bertindak,” tegasnya.
Ia meminta Kapolda Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut dan memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional.
Menurutnya, apabila aktivitas itu benar berlangsung lebih dari satu tahun, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan dan langkah penegakan hukum di wilayah tersebut.
DUGAAN BEKING DAN SETORAN HARUS DIUNGKAP, JANGAN ADA OKNUM BERMAIN DI BALIK LAYAR
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti munculnya dugaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang membekingi atau mengambil keuntungan dari aktivitas gelanggang tersebut.
Ia meminta aparat tidak menutup mata terhadap informasi tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa tuduhan mengenai setoran maupun keterlibatan oknum aparat harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif.
“Kalau memang ada pihak yang melindungi, menerima setoran, atau menyalahgunakan kewenangan untuk membiarkan perjudian berlangsung, usut sampai tuntas. Tetapi semuanya harus berdasarkan bukti. Jangan sampai ada orang yang difitnah, dan jangan pula ada pelanggaran yang sengaja ditutup-tutupi,” ujarnya.
Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
ENAM DESAKAN PROF. SUTAN NASOMAL KEPADA KAPOLDA SULSEL
Untuk memberikan kepastian hukum dan menjawab keresahan masyarakat, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan enam tuntutan:
Kapolda Sulawesi Selatan segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan perjudian sabung ayam di Desa Bulo Wattang.
Kapolres Sidenreng Rappang memberikan penjelasan resmi mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan.
Memastikan apakah rencana penggerebekan pada malam 14 November 2026 benar-benar terlaksana, berikut hasil tindakan kepolisian apabila operasi dilakukan.
Mengusut dugaan adanya pihak yang membekingi, melindungi, atau mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut apabila ditemukan bukti.
Melakukan pemeriksaan secara profesional apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat.
Menjamin kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
DASAR HUKUM: PERJUDIAN DAPAT DIJERAT PIDANA
Untuk peristiwa yang terjadi pada November 2026, ketentuan pidana perjudian perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Pasal 426 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi tanpa izin serta menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian dalam keadaan yang diatur undang-undang.
Sementara Pasal 427 mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana lain, termasuk dugaan penyalahgunaan jabatan atau penerimaan imbalan untuk melindungi kegiatan ilegal, penyidik dapat mendalami ketentuan hukum terkait berdasarkan fakta dan alat bukti.
MASYARAKAT MENUNGGU TINDAKAN, BUKAN SEKADAR JANJI
Kasus dugaan gelanggang sabung ayam di Bulo Wattang kini menjadi perhatian yang membutuhkan jawaban konkret dari aparat penegak hukum.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi informasi mengenai rencana penggerebekan, sementara kepastian mengenai pelaksanaan dan hasilnya tidak pernah disampaikan secara jelas.
Prof. Sutan Nasomal kembali menegaskan bahwa hukum harus berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan tunduk kepada kepentingan siapa pun.
“Kapolda Sulawesi Selatan harus turun tangan. Periksa seluruh informasi yang disampaikan awak media. Pastikan apakah perjudian benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah ada pihak yang melindunginya. Jika terbukti, tindak tegas. Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tutup Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Kini publik menunggu jawaban Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Sidenreng Rappang. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui tindakan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates.
Ind













