MEDAN — Di tengah derasnya dinamika politik dan tantangan demokrasi yang terus berkembang, sebuah semangat kolaborasi lahir dari Kota Medan. Politeknik Negeri Medan bersama Bawaslu Kota Medan memperkuat sinergi dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berlangsung penuh semangat dan gagasan besar, Kamis (7/5/2026).
Mengangkat tema “Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilu Terpisah di Tingkat Lokal dan Nasional Berdasarkan Hasil Putusan MK 135/PUU-XXII/2024,” kegiatan tersebut bukan sekadar forum diskusi akademik biasa. Pertemuan itu menjadi panggung lahirnya harapan baru tentang bagaimana demokrasi Indonesia harus dijaga bersama, di tengah ancaman polarisasi, hoaks, politik uang, hingga perubahan sistem pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suasana diskusi di Kantor Bawaslu Kota Medan berlangsung hangat namun sarat makna. Para akademisi dan pengawas pemilu duduk bersama, menyatukan gagasan demi satu tujuan besar: memastikan demokrasi tetap hidup, sehat, dan berpihak kepada rakyat.
Ketua Bawaslu Kota Medan, David Reynold, mengaku terharu sekaligus bangga atas kepedulian dunia akademik terhadap penguatan demokrasi.
“Baru kali ini kami mendapatkan kunjungan langsung dari perguruan tinggi yang hadir bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi benar-benar membawa gagasan, perhatian, dan penguatan kelembagaan bagi Bawaslu Kota Medan. Ini menjadi energi besar bagi kami,” ungkap David.
Menurutnya, demokrasi tidak akan pernah bisa dijaga sendirian. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa — mulai dari akademisi, mahasiswa, media, organisasi masyarakat, hingga rakyat biasa.
“Kami sadar, menjaga demokrasi bukan pekerjaan mudah. Tetapi ketika kampus dan lembaga negara berjalan bersama, maka harapan itu tetap ada,” katanya penuh optimisme.
Tim PKM yang dipimpin Roby Hadi Putra bersama Adia Ferizko, Janeska Widia, Puja Afwanda Mayako, dan Grace Desy Hanatasha Ginting hadir membawa semangat pengabdian yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga moral dan kebangsaan.
Dalam paparannya, Roby Hadi Putra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait kemungkinan pemisahan pemilu nasional dan lokal akan menjadi titik perubahan besar bagi wajah demokrasi Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pengawasan pemilu ke depan tidak lagi sederhana. Era digital telah melahirkan ancaman baru berupa disinformasi, propaganda media sosial, hingga meningkatnya potensi konflik politik di masyarakat.
“Pengawasan pemilu tidak bisa lagi dilakukan secara biasa. Demokrasi membutuhkan pengawasan partisipatif yang melibatkan semua pihak. Jika rakyat diam, maka demokrasi bisa kehilangan arah,” tegasnya.
Pernyataan itu membuat suasana forum semakin hidup. Diskusi berkembang menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya menjaga integritas pemilu sebagai fondasi masa depan bangsa.
Sementara itu, Fachril Syahputra memaparkan berbagai
Redaksi
