JAKARTA — Amarah dan kekecewaan kini mulai menggema hingga ke jantung ibu kota. Dugaan mandeknya program makan bergizi yang seharusnya menjadi penyambung harapan bagi ribuan siswa, memicu gelombang perlawanan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Srikandi LSM PAKAR Indonesia.
Melalui Ketua Srikandi DPP, Elyta Megawati, organisasi tersebut memastikan akan turun ke jalan dalam aksi besar-besaran di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.
Lautan massa disebut akan memadati kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, sebelum bergerak menuju kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kawasan Istana Negara membawa satu suara: “Jangan biarkan hak makan anak-anak negeri hilang tanpa pertanggungjawaban.”
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini dipicu dugaan tidak beroperasinya dapur SPPG No.2 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, yang disebut telah berhenti selama kurang lebih satu bulan. Akibatnya, para siswa penerima manfaat diduga kehilangan hak makan siang yang selama ini menjadi bagian penting dari program pemerintah.
Bagi DPP Srikandi LSM PAKAR Indonesia, persoalan ini bukan sekadar berhentinya sebuah dapur, melainkan dugaan matinya kepedulian terhadap kebutuhan dasar anak-anak.
“Kami menduga ada pembiaran yang sangat menyakitkan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian justru diduga ditelantarkan dalam diam. Ini bukan hanya soal administrasi atau program yang tersendat, tetapi menyangkut hak hidup, gizi, dan masa depan generasi bangsa,” tegas Elyta Megawati dengan nada keras.
DPP Srikandi LSM PAKAR Indonesia juga menilai dugaan mandeknya program tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik terhadap negara maupun masyarakat penerima manfaat. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan program makan bergizi tersebut.
Menurut mereka, program yang menyangkut perut dan kesehatan anak-anak tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, apalagi sampai diduga berhenti tanpa penjelasan yang terang kepada publik.
Aksi 20 Mei mendatang disebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan “teriakan perlawanan” atas dugaan terabaikannya hak-hak siswa penerima manfaat. Massa aksi juga dikabarkan akan membawa berbagai tuntutan keras, mendesak transparansi, evaluasi total, hingga pertanggungjawaban terbuka dari pihak-pihak yang dianggap lalai.
“Jika benar program ini mandek dan anak-anak menjadi korban, maka ini adalah alarm keras bagi negara. Jangan sampai generasi bangsa dipaksa menanggung lapar di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan,” tutup Elyta Megawati.
Tim













