MEDAN – Setiap hari kendaraan keluar masuk, roda ekonomi terus bergerak, dan masyarakat tanpa terkecuali mengeluarkan uang untuk membayar parkir.
Namun, di balik aktivitas perparkiran yang berlangsung sepanjang hari di Kota Medan, kini muncul pertanyaan besar yang mengguncang perhatian publik: ke mana sebenarnya uang parkir masyarakat bermuara?
Dugaan tidak maksimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran kembali menjadi sorotan. Informasi mengenai dugaan setoran mencapai sekitar Rp6 juta per hari dari tiga titik parkir, ditambah kabar rencana pelelangan puluhan lokasi parkir, memunculkan tanda tanya serius terhadap transparansi dan pengawasan pengelolaan parkir di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Persoalan ini bukan sekadar hitung-hitungan uang parkir. Ini menyangkut hak masyarakat, potensi pendapatan daerah, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga setiap rupiah uang publik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan tersebut mencuat setelah Ketua DPW LSM PAKAR Sumatera Utara, Elyta Megawati, menerima pengaduan dan informasi masyarakat yang mempertanyakan tata kelola perparkiran di Kota Medan.
TIGA TITIK PARKIR, DUGAAN SETORAN RP 6 JUTA SEHARI: KE MANA ALIRANNYA?
Informasi yang menjadi perhatian redaksi menyebut dugaan setoran sekitar Rp 6 juta setiap hari dari tiga lokasi parkir, yakni Jalan Brigjen Katamso, Jalan Arif Rahman Hakim, dan Jalan Palangkaraya.
Angka tersebut masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Namun, jika informasi itu benar, publik tentu berhak mempertanyakan besarnya potensi penerimaan dari seluruh titik parkir yang tersebar di Kota Medan.
Bayangkan, tiga titik saja disebut-sebut menghasilkan dugaan setoran jutaan rupiah setiap hari. Lantas, bagaimana dengan puluhan titik lainnya yang setiap hari dipadati kendaraan?
Berapa total uang yang dipungut dari masyarakat? Berapa yang menjadi penerimaan resmi pemerintah daerah? Apakah seluruh transaksi tercatat dalam sistem administrasi Dishub? Ataukah masih terdapat celah pengawasan yang perlu dibenahi?
Jangan sampai uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari kantong masyarakat justru menjadi persoalan yang tidak pernah mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Uang parkir bukan uang pribadi. Itu adalah sumber penerimaan yang harus jelas pencatatan dan pertanggungjawabannya!
NAMA ini siap disebut AL HA DISEBUT DALAM INFORMASI, DISHUB HARUS BERANI MEMBERIKAN PENJELASAN
Persoalan semakin membutuhkan perhatian setelah informasi yang diterima redaksi turut menyebut seorang oknum di lingkungan Dishub berinisial Ali Han.
Nama tersebut dikaitkan dengan dugaan fungsi pengawasan sekaligus pengaturan setoran di sejumlah titik parkir.
Namun, hingga saat ini informasi tersebut belum terverifikasi secara independen. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran ataupun menerima setoran di luar ketentuan.
Karena itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kedudukan, tugas, kewenangan, dan mekanisme pengawasan personel yang bertugas di lokasi-lokasi tersebut.
Jika seluruh aktivitas telah berjalan sesuai aturan, mengapa harus ada keraguan untuk membuka mekanisme pengelolaannya kepada publik?
Transparansi bukan ancaman bagi instansi yang bekerja sesuai aturan. Justru keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
PULUHAN TITIK PARKIR DIKABARKAN BAKAL DILELANG, ADA APA DENGAN PENGELOLAAN SELAMA INI?
Di tengah mencuatnya dugaan persoalan setoran parkir, kabar mengenai rencana pelelangan puluhan titik parkir di Kota Medan turut mengundang perhatian.
Publik tentu bertanya-tanya, apakah pelelangan tersebut merupakan bagian dari pembenahan sistem perparkiran, peningkatan PAD, atau tindak lanjut evaluasi terhadap pengelolaan sebelumnya?
Jangan sampai pelelangan hanya menjadi pergantian pihak pengelola, sementara persoalan mendasar mengenai transparansi pendapatan, pengawasan lapangan, dan kepastian setoran ke kas daerah tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Dishub harus membuka informasi mengenai daftar lokasi yang akan dilelang, dasar hukum pelaksanaan, nilai kontribusi, mekanisme penentuan pemenang, hingga sistem pengawasan terhadap pengelola yang nantinya mendapatkan hak pengelolaan.
Sebab, pelelangan tanpa pengawasan yang kuat tidak otomatis menjamin peningkatan PAD.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pergantian pengelola, melainkan sistem yang mampu memastikan setiap rupiah penerimaan parkir masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.
ELYTA MEGAWATI: JANGAN BIARKAN POTENSI PAD PARKIR MENJADI TANDA TANYA!
Ketua DPW LSM PAKAR Sumatera Utara, Elyta Megawati, menilai pengelolaan perparkiran Kota Medan perlu mendapatkan perhatian serius dan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
Menurutnya, sektor parkir memiliki potensi penerimaan yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap hari masyarakat membayar parkir. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh penerimaan dikelola melalui mekanisme resmi dan tidak memberikan ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Elyta juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan titik-titik parkir, termasuk pemeriksaan administrasi setoran, pencatatan penerimaan, dan pengawasan petugas di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, tetapi ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila terdapat bukti pelanggaran.
REDAKSI PAKAR INVESTIGASI DESAK KADISHUB BUKA-BUKAAN!
Menanggapi informasi yang berkembang, Redaksi PakarInvestigasi.com telah menyiapkan permintaan konfirmasi dan klarifikasi resmi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
Ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab secara terbuka:
Benarkah puluhan titik parkir di Kota Medan akan dilelang? Apa dasar hukum dan mekanisme pelaksanaannya?
Berapa target dan realisasi PAD sektor parkir selama beberapa tahun terakhir?
Benarkah terdapat dugaan setoran sekitar Rp6 juta per hari dari tiga lokasi parkir yang disebutkan?
Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan menerima laporan setoran dari masing-masing titik parkir?
Apakah nama berinisial Ali memiliki kewenangan pengawasan di lokasi-lokasi yang dipersoalkan?
Apakah seluruh penerimaan parkir telah tercatat dan disetorkan secara resmi ke kas daerah?
Apakah Inspektorat atau lembaga pemeriksa pernah melakukan audit terhadap pengelolaan titik-titik parkir tersebut?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Namun, ketika menyangkut uang rakyat dan potensi pendapatan daerah, tidak boleh ada ruang gelap yang dibiarkan tanpa penjelasan.
JANGAN SAMPAI UANG RAKYAT HILANG DALAM GELAPNYA PENGAWASAN!
Kota Medan membutuhkan tata kelola perparkiran yang bersih, transparan, dan dapat diawasi masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui kewajibannya membayar parkir, tetapi tidak pernah mendapatkan kejelasan mengenai berapa besar uang yang terkumpul dan berapa yang benar-benar masuk menjadi PAD.
Apabila terdapat kebocoran, siapa yang bertanggung jawab? Apabila ada penyimpangan, siapa yang harus diperiksa? Dan apabila seluruh sistem telah berjalan sesuai ketentuan, mengapa data penerimaan serta mekanisme pengawasannya tidak dibuka secara terang kepada publik?
PakarInvestigasi.com menegaskan bahwa PAD bukan milik pejabat, bukan milik oknum, dan bukan milik kelompok tertentu. PAD adalah hak daerah yang manfaatnya harus kembali kepada masyarakat!
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan maupun pihak-pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Medan.
Team













