JAKARTA — Di tengah panasnya pusaran isu yang kian liar, Jusuf Kalla akhirnya angkat suara—bukan untuk ikut bertarung, tapi untuk meluruskan arah yang dinilainya mulai menyimpang jauh.
Dari kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan satu hal yang tak ingin ia tawar: netralitas. Di saat banyak pihak saling melempar tudingan, ia memilih berdiri di luar lingkaran konflik.
“Saya menolak karena ingin tetap netral. Saya tidak ingin ikut campur,” ucapnya, singkat namun tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengaku telah menutup pintu dari berbagai ajakan yang berpotensi menyeretnya masuk lebih dalam, termasuk permintaan pertemuan dari Rismon Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo. Bagi Jusuf Kalla, menjaga jarak adalah cara paling jelas untuk tidak terseret arus.
Namun ironi justru muncul: di saat ia memilih diam, namanya justru ditarik masuk. Tudingan mengalir—bahkan menyebut dirinya sebagai penyandang dana isu ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Di titik ini, nada suaranya berubah. Lebih tajam. Lebih tegas.
“Saya dituduh memberikan dana hingga miliaran rupiah. Itu tidak benar,” katanya.
“Saya tidak pernah bertemu, bahkan tidak mengenal yang bersangkutan.”
Bagi Jusuf Kalla, ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah serangan terhadap integritas. Narasi yang, jika dibiarkan, bisa menggerus kepercayaan publik tanpa dasar yang jelas.
Langkah hukum pun ditempuh. Melalui kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan tudingan tersebut ke Bareskrim Polri pada awal April 2026—sebuah sinyal bahwa ia tak akan tinggal diam ketika namanya dipertaruhkan.
Di sisi lain, ia juga menanggapi laporan terhadap dirinya terkait dugaan penistaan agama yang mencuat usai potongan ceramahnya di lingkungan Universitas Gadjah Mada viral. Namun, ia memilih tidak berspekulasi soal motif di baliknya.
“Saya tidak ingin berasumsi. Tapi faktanya, laporan itu muncul setelah saya mengambil langkah hukum,” ujarnya, memberi ruang tafsir tanpa harus menuding.
Di tengah semua itu, Jusuf Kalla justru mengingatkan hal yang lebih besar: dampak dari polemik ini terhadap masyarakat. Ia melihat bagaimana isu yang belum tuntas ini perlahan menggerus ketenangan publik, memicu perdebatan tanpa ujung.
Solusinya, menurut dia, sederhana—tapi berani.
“Masalah ini sudah terlalu lama. Sebaiknya diselesaikan secara terbuka agar tidak terus menimbulkan konflik,” pungkasnya.
Sebuah pernyataan yang bukan hanya klarifikasi, tetapi juga peringatan: bahwa di balik hiruk-pikuk isu, ada persatuan yang dipertaruhkan
Indra
