MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah kini justru diselimuti tanda tanya. Dugaan adanya kandungan DNA babi (B2) dalam bahan makanan yang digunakan untuk penyediaan menu MBG di Kecamatan Medan Denai dan Medan Tenggara, Kota Medan, mulai menyita perhatian publik.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut menu makanan yang tersaji di meja para siswa. Lebih jauh, dugaan tersebut menyentuh persoalan serius tentang keamanan pangan, transparansi pengawasan, kepastian kehalalan bahan makanan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang dipercaya menjalankan program strategis pemerintah.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi bahwa sampel makanan tersebut telah menjalani pengujian laboratorium di Bogor. Namun, ironisnya, ketika hasil pemeriksaan itu menjadi perhatian publik, dokumen resmi yang dapat membuktikan identitas laboratorium, metode pengujian, identitas sampel, hingga kesimpulan pemeriksaan belum berhasil diperoleh redaksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan pun mengemuka: laboratorium mana yang melakukan pengujian? Siapa yang membawa dan menyerahkan sampel? Bagaimana proses pengambilan serta pengamanan sampel dilakukan? Dan yang paling penting, apakah hasil pemeriksaan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung.
Persoalan mencuat setelah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menyampaikan kritik terhadap penyediaan menu MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Tali Geni Indonesia.
Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, mempertanyakan efektivitas pengawasan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, khususnya dalam memastikan bahan baku makanan telah melalui pemeriksaan yang memadai sebelum didistribusikan kepada para siswa.
Bagi HMI, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas klarifikasi administratif. Sebab, ketika program pemerintah menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah, setiap tahapan pengadaan, pengolahan, pemeriksaan, hingga pendistribusian harus dapat dipertanggungjawabkan.
ADUAN SEKOLAH MEMBUKA TABIR PERSOALAN
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Beritamedannews.com, persoalan ini bermula dari adanya aduan pihak SDN 060912 setelah muncul dugaan kandungan DNA B2 pada makanan yang diterima dari SPPG tersebut.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa sampel makanan telah menjalani pengujian laboratorium di Bogor. Akan tetapi, sampai berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen resmi hasil pemeriksaan tersebut.
Ketiadaan dokumen itu menjadi persoalan tersendiri. Sebab, informasi mengenai hasil laboratorium merupakan bagian penting yang harus dibuka dan diverifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
KEPALA SEKOLAH SULIT DITEMUI, KONFIRMASI BELUM TUNTAS
Untuk menelusuri informasi tersebut, awak media mendatangi SDN 060912 di Jalan Denai, Kecamatan Medan Denai.
Namun, kepala sekolah belum berhasil ditemui. Petugas keamanan menyampaikan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan saat ini berstatus Pelaksana Harian (PLH) di SDN 060912 dan merupakan kepala sekolah definitif di SDN 78. Awak media kemudian diarahkan untuk melakukan konfirmasi ke sekolah tersebut.
Petugas keamanan juga menyampaikan bahwa sebelumnya pihak Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Dinas Pendidikan Kota Medan, serta KPPG Medan telah mendatangi SDN 060912.
Awak media kemudian bergerak menuju SDN 78 untuk menemui kepala sekolah yang dimaksud. Namun, setibanya di lokasi, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Sejumlah guru di ruang guru menyampaikan bahwa kepala sekolah telah keluar, meskipun pada pagi hari sempat berada di sekolah.
Para guru juga membenarkan bahwa pihak Babinsa sebelumnya datang untuk menemui kepala sekolah. Namun, menurut keterangan mereka, Babinsa juga belum berhasil bertemu dengan yang bersangkutan.
Rangkaian upaya konfirmasi tersebut menunjukkan bahwa redaksi masih berupaya memperoleh penjelasan langsung dari pihak sekolah guna memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.
KPPG MEDAN: ‘SEDANG KAMI DALAMI’
Di tengah berkembangnya persoalan ini, perhatian publik tertuju kepada KPPG Medan sebagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program.
Kepala KPPG Medan, Donal Simanjuntak, telah dikonfirmasi mengenai dugaan temuan DNA B2 tersebut, termasuk informasi kedatangan pihak KPPG ke SDN 060912.
Namun, jawaban yang diberikan masih singkat.
“Sedang kami dalami,” jawab Donal.
Ketika ditanyakan lebih jauh mengenai dokumen hasil pengujian laboratorium di Bogor, Donal kembali menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih dalam pendalaman.
“Ini juga bagian yang kita dalami,” ujarnya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih terang, bukan sekadar kepastian bahwa persoalan sedang didalami. Terlebih, dugaan ini menyangkut makanan yang dikonsumsi para siswa penerima manfaat.
HMI KLAIM PEGANG DOKUMEN, IDENTITAS LABORATORIUM BELUM JELAS
Redaksi juga menghubungi pihak Badko HMI untuk meminta penjelasan mengenai dasar informasi yang disampaikan organisasi tersebut.
Ahmad Fuadi Nasution menyatakan pihaknya telah memperoleh dokumen yang dimaksud. Namun, ketika ditanyakan mengenai identitas laboratorium yang melakukan pengujian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Ada kita dapat. Kalau soal uji lab siapa yang melakukan saya kurang tahu, Bang. Tapi yang kami tahu hasil uji lab menunjukkan keterangan DNA BABI,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika dokumen hasil pemeriksaan telah diperoleh, mengapa identitas laboratorium yang menerbitkannya belum dapat dipastikan?
Di sinilah pentingnya keterbukaan dokumen. Klaim mengenai hasil pengujian tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan lisan. Harus ada dokumen autentik yang dapat diperiksa, ditelusuri, dan diuji keabsahannya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Medan juga telah dimintai konfirmasi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi maupun salinan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium.
APH DIMINTA TURUN TANGAN, TELUSURI ASAL-USUL DAN KEABSAHAN HASIL LAB
Belum jelasnya identitas laboratorium, belum terbukanya dokumen hasil pengujian, serta adanya perbedaan tingkat pengetahuan mengenai dokumen tersebut menjadi alasan kuat perlunya penelusuran secara menyeluruh.
Aparat Penegak Hukum (APH) diminta tidak mengabaikan persoalan ini. Penelusuran diperlukan untuk memastikan asal-usul dokumen, pihak yang melakukan pengujian, keabsahan hasil pemeriksaan, serta rangkaian proses pengambilan dan penyerahan sampel.
Jika ditemukan indikasi pemalsuan, manipulasi dokumen, atau pelanggaran lain, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, apabila hasil pengujian tersebut ternyata benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pihak-pihak terkait harus segera mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk mengevaluasi bahan baku, proses pengolahan, dan sistem pengawasan pangan.
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah terdapat risiko terhadap keamanan pangan maupun ketidaksesuaian persyaratan kehalalan produk yang digunakan dalam program MBG.
Sebab, jangan sampai program yang dibangun dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat minimnya transparansi dan lemahnya komunikasi.
JANGAN BIARKAN PERTANYAAN PUBLIK MENGGANTUNG
MBG bukan program kecil. Di balik setiap porsi makanan yang dibagikan, terdapat kepercayaan orang tua yang menitipkan keselamatan dan kesehatan anak-anak mereka kepada negara.
Karena itu, ketika muncul dugaan kandungan DNA babi, masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang jelas, terbuka, dan dapat dibuktikan.
Bukan saling melempar tanggung jawab. Bukan pula membiarkan informasi berkembang tanpa kepastian.
Redaksi menegaskan bahwa dugaan kandungan DNA B2 dalam menu MBG tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta terkonfirmasi sebelum dokumen resmi diperoleh dan diverifikasi oleh pihak yang kompeten. Deteksi DNA juga harus dibedakan dari pembuktian bahwa suatu produk mengandung bahan babi dalam pengertian komposisi atau penggunaan bahan bakunya.
Seluruh pihak diharapkan menahan diri dari kesimpulan prematur, sembari mendorong pemeriksaan yang transparan dan independen.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan sedang didalami. Yang dibutuhkan adalah bukti, penjelasan, dan pertanggungjawaban.
Sebab, menyangkut makanan anak-anak, tidak boleh ada ruang bagi ketidakjelasan.
Media tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Yayasan Tali Geni Indonesia, pihak SPPG, KPPG Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan, pihak sekolah, serta laboratorium yang disebut melakukan pengujian demi memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pers.
(Tim)
