Medan ||Aroma busuk dugaan persoalan di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan kini menyeruak semakin tajam. Publik dibuat geram, marah, sekaligus muak setelah sederet polemik yang menyeret nama Plt Kadisdikbud Medan, Laksamana Putra Siregar, kembali satu per satu terbongkar ke permukaan.
Desakan agar Wali Kota Medan segera mencopot jabatan tersebut kini tak lagi sekadar kritik biasa. Suara perlawanan rakyat mulai menggema keras dari jalanan hingga ruang publik. Dunia pendidikan Kota Medan dinilai sedang berada di bibir kehancuran moral birokrasi.
Nama Laksamana Putra Siregar kembali diseret dalam pusaran isu besar yang menghantui Disdikbud Medan. Mulai dari dugaan penahanan gaji guru, kisruh bantuan perlengkapan sekolah siswa miskin, dugaan korupsi pengadaan atribut sekolah Rp16 miliar APBD 2024, hingga dugaan korupsi Dana BOS yang disebut-sebut belum jelas ujung penanganannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun yang paling mengundang amarah publik adalah fakta adanya pengembalian uang lebih dari Rp934 juta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan atribut sekolah.
Meski Kejaksaan Negeri Medan menghentikan penyelidikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara, keputusan itu justru membakar kemarahan masyarakat.
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa uang ratusan juta dikembalikan? Rakyat tidak buta! Jangan permainkan logika publik!” teriak massa dalam aksi unjuk rasa di depan Kejari Medan.
Ledakan kemarahan itu pecah saat puluhan massa dari Dewan Peduli Negeri mengepung Kantor Kejaksaan Negeri Medan pada 7 Mei 2026. Mereka menuntut aparat penegak hukum membongkar seluruh dugaan praktik kotor yang disebut telah mencoreng dunia pendidikan Kota Medan.
Di tengah situasi panas itu, publik kembali dibuat curiga setelah Laksamana Putra Siregar diketahui mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Medan pada 20 April 2026. Hingga kini, tujuan kedatangannya masih misterius. Upaya konfirmasi media pun seolah menemui jalan buntu.
Ketua DPW Media Center LSM PAKAR Sumut, Robin Silalahi, melontarkan pernyataan yang mengguncang.
“Ini bukan lagi sekadar polemik jabatan. Ini sudah menjadi alarm kehancuran integritas dunia pendidikan Kota Medan. Bagaimana anak-anak mau diajarkan kejujuran kalau pejabat yang memimpin pendidikan terus diterpa dugaan persoalan?” tegasnya.
Robin menilai Pemerintah Kota Medan sedang mempertaruhkan kehormatan birokrasi apabila tetap mempertahankan pejabat yang terus menjadi pusat kontroversi.
“Jangan bicara Medan bebas korupsi kalau wajah pendidikan saja sudah dipenuhi bayang-bayang dugaan korupsi. Ini tamparan keras bagi rakyat,” katanya tajam.
Belum selesai badai itu, muncul lagi informasi dugaan persoalan pengadaan seragam kegiatan jalan sehat tahun 2022 yang kembali menyeruak. Bersamaan dengan itu, isu dugaan penyimpangan Dana BOS SMPN 2 Medan yang disebut belum jelas penanganannya semakin memperkeruh suasana.
Kini masyarakat menunggu keberanian Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas. Publik menilai evaluasi saja tidak cukup — pencopotan dianggap menjadi langkah penyelamatan marwah pendidikan Kota Medan.
“Jangan biarkan sekolah menjadi sarang permainan oknum. Dunia pendidikan bukan tempat bancakan anggaran. Jika ini terus dibiarkan, yang hancur bukan hanya birokrasi, tapi masa depan anak-anak Medan,” tutup Robin Silalahi dengan nada penuh amarah dan kekecewaan.
Tim
