JAKARTA – Komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa pandang bulu kembali ditegaskan Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW FRN) Counter Polri sekaligus Ketua Umum Fast Respon Nusantara, Raden Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo, S.H., M.H., atau yang dikenal dengan Agus Flores.
Melalui himbauan nasional tertanggal 6 November 2026, Agus Flores menyerukan kepada seluruh jajaran wartawan Fast Respon di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, termasuk Jabodetabek dan seluruh Pulau Jawa, agar bersatu mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta mengawal pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh wartawan Fast Respon di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga pelosok daerah. Himbauan ini menjadi penegasan bahwa insan pers memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong terciptanya pelayanan kepolisian yang profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat bernomor 201103/Perkumpulan Wartawan/FRN Counter Polri/XI/2026 tertanggal 6 November 2026, Agus Flores menegaskan pentingnya dukungan terhadap program Kapolri Jenderal Polisi Dr. (HC) Suyudi Ario Seto, S.H., M.H.
Dukungan tersebut meliputi penegakan hukum tanpa tebang pilih, peningkatan pelayanan kepolisian, serta pemberantasan narkoba yang harus dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Agus Flores menekankan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar slogan organisasi. Dukungan harus diwujudkan melalui kerja jurnalistik yang nyata, pemberitaan berdasarkan fakta, serta pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Penegasan “HARGA MATI” menjadi simbol keseriusan organisasi dalam mengawal agenda penegakan hukum dan pemberantasan narkoba.
WARTAWAN FAST RESPON DIMINTA TIDAK TUTUP MATA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN
Agus Flores juga mengingatkan seluruh jajaran wartawan Fast Respon agar tidak bersikap pasif ketika menemukan dugaan pelayanan kepolisian yang tidak profesional.
Dugaan sikap arogan, penyampaian informasi yang tidak benar, maupun tindakan oknum yang berpotensi merugikan masyarakat harus menjadi perhatian serius.
Namun, setiap temuan wajib disertai informasi yang jelas, bukti pendukung, serta proses verifikasi yang memadai.
Wartawan yang menemukan dugaan pelanggaran diminta menyampaikan laporan kepada Ketua Umum Fast Respon untuk ditelaah dan diteruskan melalui mekanisme yang sesuai.
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap institusi penegak hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
NARKOBA, SOLAR ILEGAL, TAMBANG LIAR, DAN PEMBALAKAN JADI PERHATIAN
Tidak hanya persoalan pelayanan kepolisian, himbauan nasional tersebut juga menyoroti berbagai dugaan kejahatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Jajaran wartawan Fast Respon diminta meningkatkan pemantauan terhadap dugaan lokasi peredaran narkoba, pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung aktivitas ilegal, penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar, pertambangan ilegal, hingga pembalakan liar.
Agus Flores mendorong agar pemetaan dilakukan berdasarkan data, fakta, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengumpulan dokumentasi dan informasi harus dilaksanakan secara aman serta sesuai ketentuan hukum. Wartawan tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri ataupun mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.
Dalam konteks ini, pers diharapkan mampu menjadi mata dan telinga masyarakat, sekaligus menyuarakan persoalan yang selama ini berpotensi luput dari perhatian publik.
FAST RESPON HARUS HADIR SEBAGAI KONTROL SOSIAL
Agus Flores mengingatkan bahwa keberadaan Fast Respon di seluruh Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Integritas organisasi, profesionalisme jurnalistik, serta kepatuhan terhadap kode etik menjadi prinsip utama yang tidak boleh diabaikan.
Setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi. Pemberitaan harus berimbang dan tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Himbauan nasional tersebut turut ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (HC) Suyudi Ario Seto, S.H., M.H., serta Dewan Pembina Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Dengan diterbitkannya instruksi tersebut, seluruh jajaran wartawan Fast Respon diharapkan semakin solid dalam mendukung penegakan hukum yang adil, mengawal pemberantasan narkoba, serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
DARI ACEH HINGGA PAPUA, PERS HARUS BERANI BERSUARA BERDASARKAN FAKTA!
Semangat yang ditekankan dalam himbauan Agus Flores adalah bahwa wartawan Fast Respon tidak boleh diam terhadap persoalan yang merugikan masyarakat dan negara. Namun, keberanian harus berjalan seiring dengan profesionalisme, akurasi, dan tanggung jawab hukum.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemberantasan narkoba, serta pengawasan terhadap dugaan kejahatan harus terus dikawal demi kepentingan bangsa dan negara.
RADEN MAS MH AGUS RUGIARTO ASTRODIARJO, S.H., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW FRN) Counter Polri
Ketua Umum Fast Respon Nusantara
Redaksi
