BINTAN, KEPRI – Deru mesin-mesin raksasa memecah kesunyian. Ekskavator terus menggali tanpa henti. Truk-truk bermuatan pasir hilir mudik meninggalkan lokasi. Debu beterbangan, tanah terkoyak, dan bentang alam perlahan berubah menjadi luka menganga.
Di tengah pemandangan yang membuat hati miris itu, satu pertanyaan besar menggema dari masyarakat hingga ke pusat pemerintahan:
Di mana negara? Di mana aparat penegak hukum?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan itulah yang kini disuarakan lantang oleh Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Internasional yang menilai dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di Kabupaten Bintan telah menjadi simbol serius tentang penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
Dengan nada tegas dan penuh keprihatinan, Prof. Sutan Nasomal menyatakan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar persoalan tambang ilegal.
“Ini menyangkut marwah hukum negara. Ketika alat berat bekerja terang-terangan, ketika kekayaan alam diangkut keluar setiap hari, namun tidak terlihat tindakan tegas, maka masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum,” ujarnya.
BUMI BINTAN MENJERIT, ALAM MENANGIS
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dilakukan tim investigasi, aktivitas pertambangan diduga berlangsung secara terbuka di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bintan.
Pemandangan yang ditemukan sungguh mengejutkan.
Alat berat bekerja tanpa henti mengeruk tanah. Gunungan pasir mengular seperti bukit-bukit baru yang siap diperjualbelikan. Truk-truk keluar masuk lokasi tanpa rasa khawatir.
Seolah-olah hukum sedang tertidur.
Seolah-olah tidak ada yang mengawasi.
Seolah-olah bumi Bintan telah diserahkan kepada mereka yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku prihatin melihat kondisi tersebut.
“Kami hanya bisa melihat. Aktivitas itu sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat. Yang membuat kami heran, kenapa masih terus berjalan?” ungkapnya.
SOSOK MISTERIUS DI BALIK TAMBANG
Di balik aktivitas yang disebut-sebut berlangsung secara terorganisir itu, muncul nama seorang pria bernama Rudi yang menurut sejumlah sumber lapangan disebut memiliki peran penting dalam koordinasi kegiatan tambang.
Namun hingga kini, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas berbagai informasi yang beredar.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Siapa sebenarnya yang bermain?
Siapa yang melindungi?
Mengapa aktivitas yang menjadi sorotan publik itu masih terus berlangsung?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini terus bergema tanpa jawaban pasti.
NEGARA JANGAN KALAH OLEH TAMBANG ILEGAL
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kasus biasa.
Menurutnya, apabila benar terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan dan merugikan negara, maka seluruh instrumen hukum harus bergerak.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku pelanggaran hukum. Jangan sampai masyarakat melihat hukum hanya kuat terhadap rakyat kecil tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sontak mendapat perhatian luas karena dinilai mewakili kegelisahan masyarakat yang selama ini menanti tindakan nyata.
KEHENINGAN YANG MENIMBULKAN KECURIGAAN
Yang membuat publik semakin bertanya-tanya adalah minimnya penjelasan resmi dari berbagai pihak terkait mengenai aktivitas yang menjadi sorotan tersebut.
Di saat ekskavator terus bekerja…
Di saat pasir terus keluar…
Di saat lingkungan disebut terus mengalami tekanan…
Publik masih menunggu jawaban.
Dan ketika jawaban tak kunjung datang, yang lahir adalah kecurigaan.
Ketika penindakan tidak terlihat, yang tumbuh adalah ketidakpercayaan.
Ketika hukum tampak diam, masyarakat mulai bertanya-tanya: apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini?
PESAN TERBUKA UNTUK PRESIDEN, KAPOLRI DAN PENEGAK HUKUM
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal meminta seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum.
Menurutnya, kasus ini dapat menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa negara hadir menjaga sumber daya alam dan kepentingan rakyat.
“Rakyat tidak meminta keajaiban. Rakyat hanya meminta hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada pelanggaran, proseslah secara terbuka dan profesional. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik. Yang tidak boleh adalah membiarkan pertanyaan menggantung tanpa kepastian,” ujarnya.
RAKYAT MENUNGGU, SEJARAH MENCATAT
Hari ini, mungkin hanya terdengar suara mesin dan gemuruh truk pengangkut pasir.
Namun di balik suara itu, ada suara lain yang jauh lebih keras.
Suara masyarakat yang menuntut keadilan.
Suara lingkungan yang meminta perlindungan.
Suara hukum yang menunggu untuk ditegakkan.
Dan sejarah akan mencatat satu hal:
Apakah negara hadir ketika bumi Bintan dipertaruhkan?
Ataukah semuanya hanya menjadi kisah panjang tentang keheningan yang akhirnya mengalahkan keadilan?
Karena ketika hukum memilih diam, yang berbicara adalah kerusakan. Dan ketika kerusakan telah berbicara, sering kali penyesalan datang terlambat.
Indra
