Jakarta – Sebuah negara tidak akan runtuh hanya karena rakyatnya bersuara. Justru ketika jalanan dipenuhi langkah mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan harapan, di situlah demokrasi menunjukkan denyut kehidupannya. Kritik yang lahir dari kepedulian bukanlah ancaman, melainkan cermin bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana amanah telah dijalankan.
Pandangan itulah yang disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, saat memberikan keterangan kepada sejumlah pemimpin redaksi media dari dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Minggu (3/8/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak perlu gentar menghadapi demonstrasi yang berlangsung secara damai. Sebaliknya, aksi tersebut merupakan ruang komunikasi paling jujur antara rakyat dan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keterbukaan komunikasi rakyat melalui demonstrasi damai adalah bukti bahwa demokrasi masih bernapas. Jangan takut kepada suara rakyat, karena dari suara itulah lahir perbaikan bangsa,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai gelombang aksi yang terjadi sepanjang Agustus 2026 bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan panggilan hati generasi muda yang menginginkan Indonesia tumbuh lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih berpihak kepada rakyat.
Bagi Prof. Sutan Nasomal, pemerintah yang lahir dari kepercayaan rakyat sudah sepatutnya membuka telinga, menurunkan ego, dan mengulurkan tangan untuk berdialog.
“Pemerintah dipilih oleh rakyat. Karena itu, mendengar rakyat bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional. Pemimpin yang besar bukanlah yang anti kritik, melainkan yang mampu menjadikan kritik sebagai energi untuk memperbaiki negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi bukan musuh pemerintah. Dalam negara demokrasi, aksi penyampaian pendapat adalah alarm yang mengingatkan apabila masih ada persoalan yang belum terselesaikan.
Menurutnya, rasa takut terhadap demonstrasi justru menunjukkan kegagalan memahami makna demokrasi.
“Kalau rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, apa yang salah? Mengapa harus takut? Demonstrasi adalah hak konstitusional. Itu cara rakyat mengingatkan bahwa masih ada harapan yang ingin diperjuangkan bersama,” katanya.
Prof. Sutan Nasomal juga menilai berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat masih berada dalam batas kewajaran. Aspirasi mengenai pemulihan ekonomi, penguatan supremasi sipil, perluasan lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan BBM, hingga meningkatnya daya beli masyarakat merupakan persoalan nyata yang layak mendapat perhatian pemerintah.
Meski demikian, ia menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak perang global yang memengaruhi kondisi ekonomi.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, pembenahan lembaga penegak hukum, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, menurutnya, seluruh upaya tersebut akan semakin kuat apabila dibangun di atas komunikasi yang sehat antara pemerintah dan rakyat.
Menutup keterangannya, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur dari satu program semata.
“Yang membutuhkan perhatian bukan hanya anak-anak yang bersekolah. Orang tua mereka juga harus memiliki pekerjaan, penghasilan, dan kepastian hidup. Ketika ekonomi keluarga kuat, bangsa ini akan semakin kokoh. Semoga pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang bijaksana dan berpihak kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum PAPAMID, dan Rektor Universitas Profesor Sutan Nasomal.
Indra
