JAMBI — Maraknya Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, hingga Bungo, telah berada pada level kejahatan terorganisir yang mengancam kehancuran ekologis dan ketahanan nasional. Menyikapi situasi kritis ini, Presiden RI, Kapolri, dan Panglima TNI didesak untuk mengambil tindakan tegas berupa evaluasi dan pencopotan terhadap para Kapolres serta Komandan Satuan Wilayah yang terbukti tidak mampu atau terindikasi melakukan pembiaran terhadap kejahatan lingkungan tersebut.
“Negara butuh emas, tetapi rakyat butuh air bersih, keselamatan jiwa, dan tanah yang stabil dari bencana. Jika Kapolres di wilayah hukum terkait tidak mampu menertibkan PETI, gantikan segera. Masih banyak perwira kepolisian yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen melakukan bersih-bersih demi menyelamatkan warisan ekosistem anak cucu kita,” tegas Dody dalam keterangannya, Rabu (05/08/2026).
– KAJIAN DAN ANATOMI PELANGGARAN HUKUM KRIMINALITAS PETI
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivitas PETI bukan lagi sekadar persoalan urusan pencarian rezeki, melainkan kejahatan korporasi/mafia multidimensional yang melanggar berbagai regulasi nasional:
1. Kejahatan Tambang Ilegal dan Tindak Pidana Penadahan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba:
“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi (IUP, IPR, atau IUPK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
2. Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba:
“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, atau penjualan mineral/batubara yang tidak berasal dari pemegang izin, dipidana ancaman hukuman serupa (5 tahun penjara dan denda Rp100 Miliar).”
3. Pasal 480 KUHP (Penadahan):
“Mengancam pihak yang membeli atau menerima hasil kejahatan berupa emas ilegal dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”
– Kejahatan Lingkungan Hidup dan Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
1. Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH:
“Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, atau kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar.”
2. Pasal 69 jo. Pasal 109 UU PPLH:
“Penggunaan bahan kimia berbahaya jenis Merkuri dan Sianida tanpa izin pengelolaan limbah B3 yang merusak DAS (Daerah Aliran Sungai) dan memicu hilangnya biota air serta ancaman gagal ginjal/gangguan saraf warga merupakan tindak pidana murni berat (delik material).”
– Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Penyertaan Kejahatan (Mafia Tambang)
1. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU:
“Aliran dana hasil penjualan emas ilegal kepada penyedia alat berat (ekskavator/dompeng) serta penikmat keuntungan dapat dijerat pasal pencucian uang dengan ancaman pidana hingga 20 tahun dan denda Rp10 Miliar.”
2. Pasal 55 & 56 KUHP (Penyertaan):
“Pihak pembuat (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger), memfasilitasi alat berat, maupun Kepala Desa/Oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang melakukan pembiaran atau menerima setoran/pungli dijerat sebagai pelaku pembantu/penyerta tindak pidana kejahatan.”
– Eksploitasi Anak dan Bahaya Sosial Kerugian Negara
1. Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:
“Membiarkan atau mengikutsertakan anak di bawah umur bekerja di lokasi bahaya lubang tambang diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.”
Kerugian Keuangan Negara dalam Praktik PETI menghilangkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan pajak penghasilan dalam jumlah triliunan rupiah yang berujung pada kerugian perekonomian negara.
– REKOMENDASI DAN TUNTUTAN
1. Pembersihan Oknum Internal & Evaluasi Jabatan: Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk membongkar jaringan “sistem setoran” dan bekingan instansi, serta segera mencopot pimpinan kepolisian wilayah di Jambi yang terbukti pasif atau gagal menindak alat berat (ekskavator dan mesin dompeng) di lapangan.
2. Penegakan Hukum Berkelanjutan: Fokus utama penegakan hukum harus mengincar para cukong, penyedia alat berat, serta jaringan penadah emas, bukan hanya buruh lapangan.
3. Peralihan ke Izin Pertambangan Rakyat (IPR): Mendorong pemerintah daerah dan pusat mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan IPR untuk tata kelola berbasis tata ruang, ramah lingkungan, dan dapat diawasi serta dipungut pajaknya secara sah.
H3NDRI
