MEDAN — Langit Kota Medan seolah menjadi saksi ketika ratusan massa memenuhi kawasan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (19/6/2026).
Teriakan, spanduk, dan tuntutan bergema lantang. Mereka datang membawa satu pesan: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan dihentikan!
Namun di balik gegap gempita aksi tersebut, muncul pertanyaan yang kini mulai bergulir liar di tengah masyarakat:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apakah ini benar-benar perjuangan demi anak-anak Indonesia, atau ada kepentingan lain yang sedang berusaha diselamatkan?
Pertanyaan itu semakin menguat ketika aksi yang diklaim sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa justru memunculkan gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Di hadapan massa, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat dan berjanji akan meneruskannya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Bobby menegaskan bahwa berdasarkan kunjungan dan dialognya ke berbagai daerah, Program MBG mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan bawah yang merasakan manfaat langsung dari bantuan tersebut.
Namun di luar pagar kantor gubernur, badai kritik mulai berembus semakin kencang.
LSM PAKAR Indonesia secara terbuka mempertanyakan motif di balik aksi besar tersebut.
Aktivis LSM PAKAR, B. Siregar, menilai demonstrasi itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Menurutnya, ada gejala kepanikan yang muncul ketika program mulai mendapat sorotan publik terkait tata kelola dan dugaan berbagai persoalan di lapangan.
“Kalau memang ini murni demi anak-anak, mengapa yang paling keras bersuara justru kelompok-kelompok yang selama ini memiliki kedekatan dengan pelaksana program? Ini yang harus dijawab secara terbuka kepada publik,” tegasnya.
Pernyataan itu sontak memantik diskusi panas di ruang publik.
Sebab dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai tata kelola MBG memang menjadi perbincangan yang tak kunjung reda.
Mulai dari dugaan praktik jual beli titik, perebutan pengelolaan dapur, hingga isu monopoli oleh kelompok tertentu, semuanya terus bergulir dari satu warung kopi ke ruang-ruang diskusi masyarakat.
Yang paling menyita perhatian adalah munculnya nama seorang figur berinisial RB.
Nama ini disebut-sebut dalam berbagai percakapan publik sebagai sosok yang diduga menguasai lebih dari 40 dapur MBG.
Jika benar, angka tersebut tentu bukan jumlah yang kecil.
Publik pun mulai bertanya-tanya.
Bagaimana satu pihak bisa disebut menguasai puluhan dapur sekaligus?
Siapa yang memberikan akses tersebut?
Apakah mekanisme pengelolaannya sudah sesuai aturan?
Dan yang paling penting, mengapa hingga kini belum ada penjelasan yang mampu meredam kecurigaan masyarakat?
Di tengah derasnya pertanyaan itu, sorotan juga mengarah pada aparat penegak hukum.
Sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa berbagai isu yang beredar belum sepenuhnya terjawab melalui proses pemeriksaan yang terbuka dan transparan.
Situasi ini membuat polemik MBG semakin kompleks.
Di satu sisi, jutaan anak Indonesia memang membutuhkan program yang mampu menjamin asupan gizi mereka.
Namun di sisi lain, masyarakat juga menuntut agar setiap rupiah uang negara yang digunakan benar-benar dikelola secara bersih, adil, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
Karena pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan sebuah program.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat.
Dan ketika kepercayaan mulai retak, suara yang terdengar bukan lagi sekadar demonstrasi di jalanan.
Melainkan jeritan publik yang menuntut satu hal:
Buka semuanya dengan terang. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jika bersih, tunjukkan. Jika ada yang bermain, ungkapkan.
Sebab rakyat tidak hanya ingin program ini berjalan.
Rakyat ingin program ini berjalan dengan jujur.
Indra
