Belitung Timur ~ Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Uji Coba Digitalisasi Perlindungan Sosial secara daring yang digelar oleh Komite Percepatan Transportasi Digital Pemerintah, Senin (10/08/2026).
Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar berkesempatan hadir dari Ruang Rapat Bupati didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Beltim, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A), Kepala DiskominfoSP, serta Kepala Disdukcapil Beltim.
Rapat melalui Zoom Meeting tersebut diikuti pemerintah daerah yang menjadi wilayah piloting, yakni Kota Batam, Kota Makassar, Kabupaten Polewali Mandar, Kota Malang, Kabupaten Bogor, Kota Banjarmasin, Kota Palangka Raya, Kabupaten Manokwari, Kota Ternate, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Belitung Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor membahas perkembangan pelaksanaan uji coba Digitalisasi Perlindungan Sosial di masing-masing daerah, strategi percepatan pendaftaran masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
Program tersebut merupakan bagian dari persiapan penerapan mekanisme baru penetapan bantuan sosial yang direncanakan mulai Triwulan I 2027 dengan menggunakan data dari Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Berdasarkan pembaruan data per 7 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, dari populasi sebanyak 48.073 KK di Beltim, baru 3.240 KK yang telah terdaftar atau mencapai 6,74 persen.
Wakil Bupati Khairil mengatakan, Pemkab Beltim terus berupaya meningkatkan capaian pendaftaran dari hari ke hari. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait agen yang terlibat dalam proses pendaftaran.
Khairil Anwar menegaskan Pemkab Beltim menginginkan capaian pendaftaran yang lebih signifikan. Bersama perangkat daerah terkait akan terus memperkuat koordinasi dan mempercepat pendaftaran masyarakat agar target piloting dapat tercapai.
WwwLangkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi data masyarakat sekaligus mendukung kesiapan penetapan bantuan sosial melalui mekanisme digital agar lebih tepat sasaran. (Arsoyo)
