Medan, 10 Juni 2026 – Krisis air bersih yang melanda sejumlah kawasan di Kota Medan kian memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat. Sudah beberapa hari terakhir aliran air PDAM Tirtanadi terhenti, membuat ribuan warga terpaksa berjibaku memenuhi kebutuhan dasar hidup di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan.
Aktivitas sehari-hari lumpuh. Mandi, mencuci, memasak, hingga kebutuhan sanitasi keluarga terganggu total. Di berbagai titik, warga terlihat mengantre berjam-jam sambil menenteng ember, jeriken, dan berbagai wadah penampung air demi mendapatkan pasokan air bersih yang jumlahnya sangat terbatas.
Ironisnya, bantuan air yang disalurkan dinilai masyarakat belum mampu menjawab penderitaan yang mereka alami. Distribusi air dianggap hanya bersifat seremonial dan formalitas belaka, sementara kebutuhan riil warga terus meningkat dari hari ke hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat kondisi tersebut, Ketua Laskar Prabowo 08 Paul J. J. Tambunan, SE., SH., MH melalui Sekretaris DPD Laskar Prabowo 08 Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak PDAM Tirtanadi agar segera mengambil langkah luar biasa dan berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, PDAM harus mengerahkan armada truk tangki berkapasitas besar secara maksimal ke seluruh wilayah terdampak, bukan sekadar menempatkan titik pembagian air yang justru membuat masyarakat harus bersusah payah mengangkut kebutuhan air mereka sendiri.
“Air bersih adalah hak dasar masyarakat. Ketika pelayanan berhenti, maka penderitaan rakyat dimulai. Jangan biarkan warga terus mengantre dalam kesulitan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan pencitraan, bukan formalitas, tetapi tindakan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” tegasnya.
Laskar Prabowo 08 Sumut juga mendorong agar distribusi air dilakukan langsung ke lingkungan pemukiman warga dengan sistem penyaluran menggunakan selang dari truk tangki menuju bak penampungan rumah-rumah penduduk. Langkah tersebut dinilai jauh lebih efektif, cepat, dan manusiawi dibandingkan membiarkan warga berebut air di lokasi tertentu.
Kondisi ini semakin berat bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, serta keluarga kurang mampu yang harus mengeluarkan tenaga ekstra hanya untuk mendapatkan beberapa ember air demi bertahan hidup.
Di tengah gelombang keluhan yang terus bermunculan, masyarakat juga menuntut transparansi penuh dari PDAM Tirtanadi terkait penyebab terjadinya gangguan distribusi air yang berkepanjangan tersebut. Warga ingin mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi, kapan masalah akan diselesaikan, dan langkah konkret apa yang telah dipersiapkan agar krisis serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai pelanggan yang selama ini taat membayar tagihan setiap bulan justru menjadi korban ketidakpastian pelayanan. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, bukan alasan yang berulang-ulang,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Kini masyarakat berharap pemerintah daerah dan manajemen PDAM Tirtanadi tidak menutup mata terhadap penderitaan yang sedang berlangsung. Sebab bagi rakyat kecil, matinya aliran air bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman nyata terhadap kehidupan sehari-hari yang menyentuh kebutuhan paling mendasar manusia.
Tim
