Jakarta – Di balik gemerlap kekayaan alam Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi sumber pemasukan negara, tersimpan jeritan panjang masyarakat di daerah. Hutan lenyap, sungai rusak, tanah terkoyak, namun kesejahteraan yang dijanjikan tak kunjung benar-benar hadir.
Keprihatinan itulah yang disuarakan lantang oleh Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocate), sekaligus Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media nasional maupun internasional dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Cijantung, Jakarta, Sabtu (28/6/2026), Prof. Sutan menyampaikan harapan besarnya agar Presiden RI Prabowo Subianto membuka telinga selebar-lebarnya terhadap suara rakyat yang selama ini merasa terpinggirkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari batu bara, nikel, emas, timah, bauksit, minyak bumi, gas, hingga hasil hutan yang melimpah, semuanya menjadi aset bernilai triliunan rupiah yang telah dieksploitasi selama puluhan tahun.
Namun, di balik angka-angka fantastis itu, Prof. Sutan mempertanyakan sebuah ironi besar.
“Mengapa daerah yang kekayaannya terus diambil justru masih dipenuhi kemiskinan? Mengapa rakyat yang hidup di atas tambang tetap hidup dalam kesulitan? Ke mana sesungguhnya hasil kekayaan alam itu mengalir?” tegasnya.
Ia menilai rakyat Indonesia pada dasarnya tidak pernah menolak program pemerintah. Sebaliknya, masyarakat ingin menjadi bagian dari pembangunan serta diberikan ruang untuk mengawasi setiap kebijakan agar berjalan sesuai kepentingan bangsa.
“Bila ada penyimpangan, rakyat harus diberi hak untuk bersuara. Jangan sampai suara masyarakat hanya didengar saat pemilu, tetapi diabaikan ketika mereka memperjuangkan hak hidupnya,” ujarnya.
Prof. Sutan juga menyoroti dampak eksploitasi sumber daya alam yang dinilainya meninggalkan luka panjang bagi lingkungan.
Menurutnya, jutaan hektare hutan telah hilang akibat aktivitas pertambangan, perkebunan, dan alih fungsi lahan. Sungai tercemar, sumber air menyusut, lahan pertanian menghilang, bahkan banyak desa kehilangan sumber penghidupan yang selama ratusan tahun diwariskan leluhur.
“Dulu masyarakat hidup dari hasil hutan dan pertanian. Mereka bisa menyekolahkan anak, membeli sawah, emas, bahkan kendaraan dari hasil panen. Hari ini banyak yang hanya menyisakan debu tambang dan kenangan,” katanya penuh keprihatinan.
Ia mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan setelah jutaan ton batu bara, nikel, emas, dan berbagai hasil tambang lainnya diangkut keluar setiap tahun.
“Apakah hutan yang hilang diperbaiki? Apakah sungai yang rusak dipulihkan? Apakah masyarakat yang kehilangan tanah mendapat kehidupan yang lebih baik?” tanyanya.
Tak hanya itu, Prof. Sutan juga menyoroti masih banyaknya daerah penghasil sumber daya alam yang belum menikmati infrastruktur layak. Jalan rusak, listrik belum merata, hingga minimnya lapangan pekerjaan dinilai menjadi ironi di tengah besarnya kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut.
Ia bahkan mengaitkan kondisi itu dengan besarnya utang negara yang nilainya disebut telah mendekati Rp10.000 triliun.
“Selama puluhan tahun Indonesia menjual hasil bumi dalam jumlah luar biasa. Lalu mengapa kemiskinan masih meluas? Mengapa daerah penghasil kekayaan alam tetap tertinggal? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa jawaban,” ujarnya.
Meski menyampaikan berbagai kritik, Prof. Sutan menegaskan dirinya tetap optimistis terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia percaya Presiden memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem yang dinilai masih belum berpihak kepada masyarakat daerah.
“Saya yakin Presiden Prabowo sedang bekerja keras membangun Indonesia. Karena itu, saya berharap beliau benar-benar mendengar suara rakyat hingga ke pelosok negeri. Jangan biarkan jeritan masyarakat daerah hanya menjadi angin lalu. Kekayaan alam Indonesia harus kembali menjadi kemakmuran rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan,” tutup Prof. Sutan.
Baginya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, tetapi juga oleh keberanian negara mendengar suara rakyat yang selama ini menjaga tanah, hutan, dan warisan alam Nusantara.
Red
