Medan — Di tengah ambisi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG), ironi justru terjadi di Medan Denai. Dapur SPPG 02 Binjai yang seharusnya menjadi tumpuan pemenuhan gizi anak-anak, kini terseret konflik internal yang berujung pada terhentinya distribusi makanan lebih dari 10 hari.
Bagi siswa penerima manfaat, ini bukan sekadar gangguan teknis—ini soal hak yang terputus.
DPP SRIKANDI LSM PAKAR Indonesia menilai persoalan ini sudah melampaui konflik biasa. Ketika dapur berhenti beroperasi, yang ikut “dipadamkan” bukan hanya api kompor, tetapi juga harapan anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum Elita Megawati menegaskan, penghentian distribusi ini membuka potensi kerugian negara sekaligus mencederai tujuan utama program.
“Ini bukan sekadar konflik pengelola. Ini menyangkut hak anak dan tanggung jawab negara yang tidak boleh terhenti hanya karena persoalan internal,” tegasnya.
Di lapangan, situasi memperlihatkan ketimpangan. Dapur lama disebut masih layak dan memenuhi standar, sementara lokasi baru justru menuai sorotan: akses sempit, lingkungan kurang bersih, hingga risiko banjir.
Alih-alih meningkatkan kualitas layanan, pemindahan ini dinilai justru memperkeruh keadaan.
Tak berhenti di situ, polemik ini juga menyeret dugaan praktik tidak transparan hingga potensi penipuan dalam proses pendirian dapur. Konflik pun melebar dari urusan teknis menjadi persoalan hukum.
Sementara para pihak saling memberi klarifikasi, dampak nyata justru dirasakan siswa. Sejumlah sekolah dilaporkan tak lagi menerima distribusi MBG dalam sepekan terakhir.
Di titik ini, yang paling dirugikan bukanlah pihak yang berseteru—melainkan anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh program itu sendiri.
DPP SRIKANDI LSM PAKAR Indonesia pun mendesak penanganan serius dan transparan, sekaligus pemulihan segera distribusi MBG.
Sebab bagi mereka, satu hal yang tak boleh dinegosiasikan: hak gizi anak tidak boleh menjadi korban konflik
