Medan — Ketika sebagian warga Kota Medan masih harus menghitung setiap lembar rupiah untuk membeli beras, membayar uang sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup yang kian berat, sebuah angka mencengangkan muncul dari dokumen anggaran Pemerintah Kota Medan.
Bukan anggaran pembangunan rumah bagi warga miskin. Bukan pula program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melainkan anggaran pengadaan air mineral sebesar Rp1.179.825.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka itu sontak mengguncang ruang publik. Di tengah seruan efisiensi yang berkumandang dari pusat hingga daerah, alokasi lebih dari satu miliar rupiah untuk air minum memunculkan pertanyaan yang tak bisa dihindari: air mineral seperti apa yang dikonsumsi hingga menghabiskan uang rakyat sebesar itu?
Di sudut-sudut kota, masih ada keluarga yang berjuang bertahan hidup di bawah garis kemiskinan. Data menunjukkan sekitar 171 ribu warga Medan masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ada yang bangun sebelum matahari terbit demi mencari nafkah. Ada yang menahan kebutuhan karena pendapatan tak lagi mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok.
Namun di saat yang sama, publik justru disuguhi fakta bahwa anggaran air mineral di lingkungan pemerintahan mencapai angka yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi.
Tak sedikit warga yang menilai ini bukan sekadar soal air minum. Ini adalah soal kepekaan, prioritas, dan keberpihakan anggaran.
Aktivis LSM PAKAR Indonesia, B. Siregar, menyebut kondisi ini sebagai ironi yang menyakitkan di tengah semangat penghematan yang sedang digaungkan pemerintah.
“Presiden sudah mengingatkan pentingnya efisiensi dan memangkas belanja yang tidak prioritas. Karena itu publik berhak bertanya. Air minum apa yang dikonsumsi hingga membutuhkan anggaran lebih dari satu miliar rupiah?” ujarnya.
Pertanyaan itu kini bergema luas di tengah masyarakat.
Apakah nilai sebesar itu benar-benar mencerminkan kebutuhan riil?
Apakah perhitungannya telah dilakukan secara rasional dan transparan?
Ataukah ada pola penganggaran yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik?
Sebab pada akhirnya, setiap rupiah dalam APBD bukanlah milik segelintir pejabat. Di dalamnya ada keringat pedagang kecil yang membayar pajak, ada jerih payah buruh yang bekerja dari pagi hingga malam, ada harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih baik.
Karena itu, ketika seteguk air di meja birokrasi bernilai miliaran rupiah, rakyat tentu berhak bertanya.
Dan selama jawaban itu belum diberikan secara terang-benderang, angka Rp1,17 miliar akan terus menjadi simbol pertanyaan besar tentang bagaimana uang rakyat digunakan.
Sebab di tengah kesulitan yang masih dirasakan banyak warga, miliaran rupiah untuk air mineral bukan lagi sekadar angka. Ia telah menjelma menjadi ironi yang menyentuh nurani publik.
Tim
