MEDAN – Di balik megahnya gedung-gedung sekolah dan besarnya anggaran pendidikan yang setiap tahun dikucurkan negara, muncul kegelisahan yang mulai menggema. Dana yang seharusnya menjadi napas bagi dunia pendidikan dan menjamin hak belajar jutaan anak, kini justru dibayangi dugaan penyimpangan yang memantik perhatian publik.
Ketua DPW LSM PAKAR Sumatera Utara, Elyta Megawati, dalam konferensi pers di Hotel Lexus, Kamis (30/7/2026), yang dihadiri sekitar 25 awak media beserta pimpinan redaksi, mengungkapkan adanya temuan awal yang mengindikasikan dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SMP Negeri di Kota Medan.
Menurut Elyta, hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya memperlihatkan adanya indikasi bahwa pengelolaan Dana BOS di beberapa sekolah diduga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menemukan adanya indikasi bahwa pengelolaan Dana BOS di beberapa SMP tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan. Bahkan terdapat dugaan adanya perbedaan antara realisasi penggunaan anggaran dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan,” ujar Elyta.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan tanda tanya besar.
Sebab, Dana BOS bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan kebutuhan belajar mengajar, serta masa depan generasi penerus bangsa.
Apabila dugaan tersebut nantinya terbukti melalui proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan administrasi keuangan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan anggaran pendidikan.
LSM PAKAR juga menduga terdapat laporan pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil penggunaan anggaran di lapangan. Dugaan tersebut, menurut Elyta, harus dijawab melalui audit yang profesional, independen, dan transparan, bukan sekadar klarifikasi administratif.
“Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan audit terhadap penggunaan Dana BOS di seluruh SMP. Jangan sampai uang rakyat yang diperuntukkan bagi pendidikan justru kehilangan arah dan manfaatnya,” tegasnya.
Sejumlah poin yang menjadi perhatian LSM PAKAR antara lain dugaan ketidaksesuaian penggunaan Dana BOS dengan regulasi yang berlaku, dugaan adanya selisih antara realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban, serta indikasi lemahnya sistem pengawasan yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Redaksi Mediapakar.com telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Redaksi meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan Dana BOS, sistem evaluasi yang diterapkan, serta tanggapan atas dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang kini menjadi perhatian publik.
Redaksi juga meminta penjelasan mengenai langkah konkret yang akan ditempuh Dinas Pendidikan untuk memastikan setiap rupiah Dana BOS benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Konfirmasi tersebut merupakan bagian dari komitmen redaksi dalam menjunjung tinggi prinsip cover both sides serta memberikan ruang yang sama kepada pihak yang disebutkan dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang telah disampaikan.
Redaksi akan terus melakukan penelusuran terhadap data dan fakta di lapangan.
Apabila ditemukan perkembangan baru ataupun tanggapan resmi dari pihak terkait, informasi tersebut akan disajikan kepada publik secara berimbang, profesional, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Sebab pada akhirnya, setiap rupiah Dana BOS adalah hak anak-anak Indonesia. Ketika muncul dugaan bahwa amanah itu tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik dan masa depan pendidikan bangsa.
Indra
